Kebijakan pemasangan stiker bertuliskan “Rumah Ini Kategori Keluarga Miskin” bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial di Kabupaten Bojonegoro menuai sorotan tajam. Alih-alih menjadi instrumen transparansi, kebijakan tersebut dinilai berpotensi melukai martabat dan memicu stigma sosial terhadap warga miskin.
Stiker penanda penerima bantuan ditempel di rumah warga dengan dalih pengawasan sosial. Namun di lapangan, kebijakan ini justru memunculkan rasa malu, tekanan psikologis, hingga potensi diskriminasi.
“Orang miskin itu cukup dibantu, bukan dipermalukan. Seharusnya yang dibenahi adalah akurasi data, bukan memberi label di rumah warga,” ujar salah satu kepala desa di Bojonegoro, Minggu (4/1/2026).
Meski pemerintah daerah berdalih kebijakan tersebut bertujuan memastikan bansos tepat sasaran, sejumlah pihak menilai pendekatan ini mengabaikan aspek kemanusiaan. Rumah KPM seolah diberi cap permanen sebagai warga miskin, yang berisiko memicu gunjingan dan pengucilan sosial.
Pengamat kebijakan publik Bambang Karyawanto menegaskan, transparansi bantuan sosial tidak boleh mengorbankan martabat manusia. Menurutnya, pengawasan bansos seharusnya dilakukan melalui verifikasi data dan sistem administrasi yang akurat, bukan dengan cara yang mempermalukan penerima.
Dorongan agar Pemkab Bojonegoro mengevaluasi kebijakan pemasangan stiker KPM pun menguat.
Pendataan berbasis teknologi, musyawarah desa yang jujur, serta verifikasi berkala dinilai lebih efektif dan bermartabat. Bantuan sosial sejatinya meringankan beban hidup, bukan menambah beban mental penerimanya.(Temredaksi)
