Jakarta, suaraperistiwa.web.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (2/2/2026), di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menjelaskan, Rakornas ini menjadi forum strategis untuk memberikan arahan langsung kepada seluruh kepala daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para pemangku kepentingan lainnya, guna memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas nasional.
“Rakornas bertujuan mempercepat keberhasilan program prioritas Presiden, khususnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta mendorong ekonomi yang produktif dan inklusif dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen,” ujar Benni dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Selain membuka kegiatan, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menyampaikan arahan strategis sekaligus catatan evaluasi kinerja pemerintahan sepanjang tahun 2025, serta strategi peningkatan kinerja pemerintah pada tahun 2026.
Menurut Benni, peran kepala daerah dan forkopimda sangat krusial sebagai motor penggerak penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah. Karena itu, Rakornas ini menjadi sarana penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan menyinergikan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 akan menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri koordinator, menteri, hingga pimpinan lembaga negara, termasuk unsur TNI dan Polri, sebagai narasumber dalam sejumlah sesi tematik.
Beberapa topik utama yang dibahas meliputi sinergi kebijakan ekonomi dan energi, kedaulatan pangan berkelanjutan, serta berbagai isu strategis nasional lainnya.
Kegiatan ini diperkirakan akan dihadiri sekitar 4.487 peserta, yang terdiri dari pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur forkopimda dari seluruh Indonesia.
